Visi versus Misi

Kebebasan pers menjadi sarana dalam peningkatan pendidikan informal buat semua masyarakat. Salah satu point adalah debat calon Kepala Daearh yang diselenggarakan secara langsung oleh Perusahaan Televisi maupun yang dimuat dalam media cetak tentang visi, misi, program yang akan diimplementasikan dalam daerah masing-masing.

Ada calon Kepala Daerah yang tidak memahami perbedaan visi dan misi. Ketika moderator bertanya: "Apa visi dan misi bapak/ibu?". Sang kandidat menjawab: "Visi dan misi saya adalah..bla...bla..." Dia menyebut visi dan misi dalam satu kalimat. Inilah alat ukur yang menunjukkan bahwa sang kandidat tidak bisa membedakan visi dan misi. Semestinya visi satu kalimat. Biasanya kalimat yang pendek, dan mudah diingat oleh semua anggota organisasi. Visi berasal dari kata "vision" yang berarti mimpi. Pada mulanya, ketika peradaban manusia belum maju, manusia banyak mengandalkan pada mimpi, seperti dalam kisah Jusuf dan Firaun di Mesir. Mimpi Jusuf yang yang ditafsirkan bahwa di Mesir akan terjadi musim kering dan kelaparan selama 7 tahun yang akan datang. Berdasarkan mimpi tersebut, maka Firaun mengangkat Jusuf sebagai Gubernur untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar terhindar dari kelaparan. Dan mimpi tersebut terbukti dan usaha Firaun dan Jusuf berhasil mengatasi kelaparan. Vision juga biasanya di berasal dari setiap orang yang bermimpi, dan juga lebih sering berasal dari peramal (fortune teller".

Tetapi peradaban manusia yang sudah maju, maka visi dibentuk bukan dari mimpi dan bukan juga berasal dari fortune teller, akan tetapi berasal dari hasil pemikiran, pemanfaatan informasi, penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Visi dibangun bukan oleh seorang diri, akan tetapi dibangun dari stakeholder. Visi menggambarkan kondisi organisasi pada waktu yang akan datang biasanya 5 tahun ke depan. Visi sangat dipengaruhi oleh perubahan pada lingkungan. Keterampilan melihat atau menangkap perubahan lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan visi.

Misi berasal dari kata mission.

Read More..

BBM dan Penataan Kota

Pada Orde Baru (mungkin juga sudah sejak Orde Lama), Indonesia termasuk anggota OPEC (negara-negara pengekspor minyak). Ketika harga BBM naik, kita semua menikmatinya. Bahkan kita sangat menggantungkan harapan akan kenaikan harga BBM. Sebab migas merupakan ekspor utama alias sumber pendapatan negara yang utama disamping hasil hutan. Konsumsi BBM dalam negeri selalu di subsidi oleh negara, dengan harapan untuk meningkatkan daya saing sektor industri. Semestinya sejak tahun 1997, kita sudah memasuki era yang didengung-dengungkan "Tinggal Landas", yaitu memasuki negara maju.

Kenyataanya tahun 1998, kita terjun bebas dan kembali hampir menuju nol. Menurut para ahli, karena fundamental ekonomi kita tidak kuat. Kita terlalu bergantung pada negara asing. Baik negara maupun swasta berlomba-lomba mengutang. Bahan baku industri kita bergantung pada import. Eksport kita didominasi oleh pemberian Tuhan seperti minyak dari perut bumi. Kayu yang disediakan oleh Tuhan,ikan di laut tinggal tanggkap, dan lain-lain. Ditambah dengan kondisi politik yang tidak demokratis.

Era Reformasi terjadi perubahan hampir 180 derajat. Indonesia keluar dari organisasi OPEC, karena konsumsi domestik akan BBM semakin meningkat. Sementara produksi dan kemampuan perut bumi Indonesia terbatas. Bahkan Indonesia beubah menjadi negara pengimport BBM. Jumlah penduduk semakin bertambah. Jumlah kendaraan bertambah tak terkendali. Komposisi penduduk Indonesia berubah. Pada awal Orde Baru, 80% penduduk Indonesia di desa alias petani. Diduga saat ini sudah sebaliknya, 80% berada diperkotaan.

Setiap kenaikan BBM, selalu mendapat resistensi dari lapisan masyarakat seperti buruh, mahasiswa, partai oposisi dan kelompok masyarakat yang lain. Setiap kenaikan BBM, dipastikan berdampak ganda akan kenaikan semua sektor kehidupan. Bila tidak dinaikkan, pemerintah menanggung beban subsidi yang terlalu besar. Juga dianggab mensubsidi orang berada, karena BBM banyak dikonsumsi oleh mobil yang notabene orang berada. Disamping itu, BBM subsidijuga sering diselundupkan kenegara lain yang harganya lebih besar. Harga BBM yang sekarang, belum mencapai harga Internasional, tetapi penolakan dan kekwatiran ada dimana-mana.

Dalam rangka otonomi sekarang, yang merubah struktur/komposisi penduduk Indonesia, maka peran Pemerintah Daerah sangat besar. Hampir semua kota besar seperti Jakarta, surabaya, Medan, Bandung, Denpasar, Semarang dan kota lain terjadi kemacetan. Disinyalir BBM yang dihabiskan di Jakarta setiap tahun kira-kira 40 Triliun lebih. Angka sebesar itu sudah hampir sama dengan besar subsidi. Oleh karena itu kemacetan harus dituntaskan. Terutama kota baru akibat pemekaran seperti Kota Bulungan ibukota Provinsi ke 34 yaitu Kalimantan Utara. Pasti setiap pembentukan provinsi baru selalu dikuti pembentukan Kabupaten/Kotamadya baru, Kecamatan baru dan desa/kelurahan yang baru.

Sesungguhnya secara logika, besar konsumsi minyak tanah yang sudah dikonversi ke gas sungguh keberhasilan yang luar biasa. Kita sudah lebih dari 5 tahun merasakan betapa hematnya gas dibanding minyak tanah. Betapa besarnya beban negara yang hilang akibat konversi tersebut. Waktu 5 tahun semestinya sudah cukup mempersiapkan semua sarana seperti jalan negara, provinsi dan infrastruktur yang lain.

Bila tata kota didaerah bagus, maka komposisi penduduk Indonesia akan lebih merata, tidak menumpuk pada kota besar. Ditambah lagi oleh regulasi disemua sektor yang pro daerah. Semua jalan Negara dibuat mulus dan kuat. Itulah tanggungjawab Pusat. Semua jalan provinsi dibuat mulus dan kuat. Itulah tanggungjawab provinsi. Pemerintah Daerah berkewajiban membuat lalulintas masyarakat anatara kota yang satu dengan kota yang lain, desa yang satu dengan desa yang lain. Laluntas yang lancar antara kota dan desa. Buntut akhirnya adalah Fundamental Ekonomi yang kuat.

Read More..

Kelahiran Pancasila: Bung Karno Sebagai Guru Bangsa

Setiap Tanggal 1 juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal tersebut Bung Karno berpidato untuk menjawab permintaan ketua BPUPKI, Indonesia merdeka dengan dasar apa? Sidang BPUPKI dimulai pada 28 Mei 1945, dan sudah banyak peserta yang sudah menyampaikan pidato tetapi belum menghasilkan apa yang diinginkan untuk menjadi dasar negara Indonesia Merdeka. Bung Karno mendapat giliran terakhir, yaitu pada tanggal tersebut. Bungkarno menyampaikan dengan penuh semangat tanpa teks. Banyak pidato tersebut kira-kira sebanyak 19 halaman kertas A4 dengan spasi 1,5 dan font 12. Dari banyak materi, pidato sebanyak itu sudah cukup banyak, mengingat dilakukan tanpa teks.

Semua pidato peserta selama 3 hari disimak dengan baik oleh Bung Karno. Sehingga dia melakukan evaluasi dan secara terus terang mengatakan bahwa pidato anda kurang tepat. Ada beberapa pidato yang langsung ditanggabi. Yang paling menarik adalah surat dari Panitia Penyelenggara Militer Jepang yang meminta Sidang BPUPKI untuk merumuskan secara detail Indonesia Merdeka. Hampir semua pidato peserta sidang yang mengikuti petunjuk Panitia Jepang tersebut. Tetapi Soekarno membantahnya dengan berbagai perbandingan.

Tampaknya ada beberapa peserta sidang yang tidak memahami arti merdeka. Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan adalah Jembatan Emas. Karena ada pidato peserta sidang yang mengatakan kalau merdeka , rakyatnya harus bisa membaca, harus sudah tidak melarat, dan lain-lain yang jelimet sesuai arahan Panitia Jepang. Bung Karno berkata; "Kalau kita merumuskan dengan detail, jelimet, maka 10 tahun, 20 tahun , 30 tahun atau sampai ke liang kubur sekalipun,Indonesia tidak akan merdeka. Kita harus merdeka saat ini juga.".

Bung Karno mengumpamakan kemerdekaan Arabia. Ibn Saud memerdekaan Arabia, ketika rakyatnya belum bisa mengerti kalau mobil Ibn Saud harus minum bensin. Rakyat Baduy ( Suku Baduy adalah suku mayoritas Arabia) memberikan mobil tersebut makan gandum. Sovyet juga merdeka ketika mayoritas rakyatnya belum mampu membaca. Bung Karno meyakinkan semua peserta sidang, bahwa kita Indonesia sudah siap merdeka. Disinilah peranan Bung Karno sebagai guru bangsa. Seandainya tidak ada Bung Karno, barangkali kita tidak merdeka, sekalipun dasar negara sudah diputuskan oleh BPUPKI, sebab peserta sidang mengikuti petunjuk panitia Jepang, yang berusaha merumuskan secara detail persiapan kemerdekaan Indonesia.

Read More..