Laman

Translate

Minggu, 23 Juni 2013

BBM dan Penataan Kota

Pada Orde Baru (mungkin juga sudah sejak Orde Lama), Indonesia termasuk anggota OPEC (negara-negara pengekspor minyak). Ketika harga BBM naik, kita semua menikmatinya. Bahkan kita sangat menggantungkan harapan akan kenaikan harga BBM. Sebab migas merupakan ekspor utama alias sumber pendapatan negara yang utama disamping hasil hutan. Konsumsi BBM dalam negeri selalu di subsidi oleh negara, dengan harapan untuk meningkatkan daya saing sektor industri. Semestinya sejak tahun 1997, kita sudah memasuki era yang didengung-dengungkan "Tinggal Landas", yaitu memasuki negara maju.

Kenyataanya tahun 1998, kita terjun bebas dan kembali hampir menuju nol. Menurut para ahli, karena fundamental ekonomi kita tidak kuat. Kita terlalu bergantung pada negara asing. Baik negara maupun swasta berlomba-lomba mengutang. Bahan baku industri kita bergantung pada import. Eksport kita didominasi oleh pemberian Tuhan seperti minyak dari perut bumi. Kayu yang disediakan oleh Tuhan,ikan di laut tinggal tanggkap, dan lain-lain. Ditambah dengan kondisi politik yang tidak demokratis.

Era Reformasi terjadi perubahan hampir 180 derajat. Indonesia keluar dari organisasi OPEC, karena konsumsi domestik akan BBM semakin meningkat. Sementara produksi dan kemampuan perut bumi Indonesia terbatas. Bahkan Indonesia beubah menjadi negara pengimport BBM. Jumlah penduduk semakin bertambah. Jumlah kendaraan bertambah tak terkendali. Komposisi penduduk Indonesia berubah. Pada awal Orde Baru, 80% penduduk Indonesia di desa alias petani. Diduga saat ini sudah sebaliknya, 80% berada diperkotaan.

Setiap kenaikan BBM, selalu mendapat resistensi dari lapisan masyarakat seperti buruh, mahasiswa, partai oposisi dan kelompok masyarakat yang lain. Setiap kenaikan BBM, dipastikan berdampak ganda akan kenaikan semua sektor kehidupan. Bila tidak dinaikkan, pemerintah menanggung beban subsidi yang terlalu besar. Juga dianggab mensubsidi orang berada, karena BBM banyak dikonsumsi oleh mobil yang notabene orang berada. Disamping itu, BBM subsidijuga sering diselundupkan kenegara lain yang harganya lebih besar. Harga BBM yang sekarang, belum mencapai harga Internasional, tetapi penolakan dan kekwatiran ada dimana-mana.

Dalam rangka otonomi sekarang, yang merubah struktur/komposisi penduduk Indonesia, maka peran Pemerintah Daerah sangat besar. Hampir semua kota besar seperti Jakarta, surabaya, Medan, Bandung, Denpasar, Semarang dan kota lain terjadi kemacetan. Disinyalir BBM yang dihabiskan di Jakarta setiap tahun kira-kira 40 Triliun lebih. Angka sebesar itu sudah hampir sama dengan besar subsidi. Oleh karena itu kemacetan harus dituntaskan. Terutama kota baru akibat pemekaran seperti Kota Bulungan ibukota Provinsi ke 34 yaitu Kalimantan Utara. Pasti setiap pembentukan provinsi baru selalu dikuti pembentukan Kabupaten/Kotamadya baru, Kecamatan baru dan desa/kelurahan yang baru.

Sesungguhnya secara logika, besar konsumsi minyak tanah yang sudah dikonversi ke gas sungguh keberhasilan yang luar biasa. Kita sudah lebih dari 5 tahun merasakan betapa hematnya gas dibanding minyak tanah. Betapa besarnya beban negara yang hilang akibat konversi tersebut. Waktu 5 tahun semestinya sudah cukup mempersiapkan semua sarana seperti jalan negara, provinsi dan infrastruktur yang lain.

Bila tata kota didaerah bagus, maka komposisi penduduk Indonesia akan lebih merata, tidak menumpuk pada kota besar. Ditambah lagi oleh regulasi disemua sektor yang pro daerah. Semua jalan Negara dibuat mulus dan kuat. Itulah tanggungjawab Pusat. Semua jalan provinsi dibuat mulus dan kuat. Itulah tanggungjawab provinsi. Pemerintah Daerah berkewajiban membuat lalulintas masyarakat anatara kota yang satu dengan kota yang lain, desa yang satu dengan desa yang lain. Laluntas yang lancar antara kota dan desa. Buntut akhirnya adalah Fundamental Ekonomi yang kuat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar